petunjuk pelaksanaan, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan surat edaran. a. Peraturan Ketentuan lebih lanjut tentang pengertian, kewenangan, format, dan
Surat Edaran Mendagri tersebut memuat mengenai berbagai langkah yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dalam melakukan upaya pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan COVID-19. Salah satunya menyebutkan bahwa Gubernur dan Bupati/Wali Kota menjadi Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah dan tidak dapat
1993. 145. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903/5286/SJ tentang Implementasi Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) pada Pemerintah Daerah Provinsi. Status: Berlaku. Ditetapkan: 6 Sep 2022. Diundangkan: 6 Sep 2022. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri.
Surat Edaran tentang Peningkatan Upaya Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan yang ada di daerah. Selain itu, ada pula Surat Edaran Rencana Aksi Bersama pada Kawasan Rawan Narkoba Tahun 2020--2024. Selain dari Mendagri, Surat Edaran juga disampaikan Dirjen Politik dan PUM kepada Kepala Kesbangpol provinsi, kabupaten/kota. Surat Edaran Mendagri Nomor 900/2069/SJ tentang Pemberian THR dan gaji ketiga belas yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2022, THR 2022, Gaji Ke-13 SE MENDAGRI TENTANG THR DAN GAJI KE-13 YANG BERSUMBER DARI APBD T.A 2022 - Coesmana Family Surat Edaran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2022. Selasa, 03-01-2023 , Jam 08:28:09 WIB / dibaca: 1014 kali / Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Perlindungan Hukum. "Evaluasi kinerja Pegawai ASN dilakukan dengan menetapkan predikat kinerja Pegawai ASN berdasarkan predikat capaian kinerja organisasi,” tulis SE yang hari ini disosialisasikan melalui kanal YouTube resmi Kementerian PANRB dalam program Bisa Tanya Kebijakan PANRB: "Sosialisasi Surat Edaran Menteri PANRB No. 03 Tahun 2023", Selasa (07/02). SE Nomor 027/2929/SJ dan Nomor 1 Tahun 2021 ini ditandatangani oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian dan Kepala LKPP Roni Dwi Susanto pada tanggal 11 Mei lalu. “Jadi kita menandatangani surat edaran bersama yang ditandatangani 11 Mei yang lalu. Meskipun sampai saat ini belum ada Surat Edaran Mendagri terbaru mengenai format dan sistematika laporan Pj Bupati. Jadi Pemkab Batang mengacu pada contoh laporan yang disediakan dari hasil pelaksanaan tugas Dirjen Bina Keuangan Kemendagri selaku Pj Gubernur Jawa Tengah periode 23 Agustus sampai 5 September 2018. .
  • qq01taxczx.pages.dev/246
  • qq01taxczx.pages.dev/227
  • qq01taxczx.pages.dev/700
  • qq01taxczx.pages.dev/395
  • qq01taxczx.pages.dev/32
  • qq01taxczx.pages.dev/752
  • qq01taxczx.pages.dev/99
  • qq01taxczx.pages.dev/902
  • qq01taxczx.pages.dev/426
  • qq01taxczx.pages.dev/402
  • qq01taxczx.pages.dev/162
  • qq01taxczx.pages.dev/268
  • qq01taxczx.pages.dev/661
  • qq01taxczx.pages.dev/760
  • qq01taxczx.pages.dev/719

    • surat edaran mendagri terbaru